IPS.WEB.ID

Latar belakang kedatangan Bangsa Eropa ke Indonesia:

Latar belakang kedatangan Bangsa Eropa ke Indonesia:
Jatuhnya kota Konstantinopel (Ibu Kota kerajaan Romawi Timur) ke tangan Turki Usmani tahun 1453,kemudian bangsa Turki menutup Konstantinopel untuk orang Eropa akibatnya di Eropa terjadi kelangkaan rempah-rempah, maka mulailah mereka mencari Negeri asal rempah-rempah.
Tujuan kedatangan Bangsa Eropa ke Indonesia :
1. GOLD, mencari kekayaan (rempah-rempah)
2. GLORY, mencari Kejayaan (menjajah)
3. GOSPEL, menyebarkan agama Nasrani.

Faktor yang mendorong penjelajahan samudra:
1. Terpengaruh oleh ajaran Copernicus bahwa bumi itu bulat
2. Tertarik dengan kisah perjalanan Marcopolo ke dunia Timur yang dikatakan dalam buku “Imago Mundi” (Anggapan /keajaiban dunia)
3. Timbulnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti penemuan kompas, navigasi, mesin, dan peralatan kapal yang mempermudah pelayaran
4. Terdorong mewujudkan semangat GOLD, GLORY, dan GOSPEL yang artinya mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama Kristen.
5. Jatuhnya Konstantinopel yang menjadi pusat perdagangan di laut Tengah ke tangan Turki Usmani.
6. Semangat Reqounquesta (balas dendam ) yang dimiliki oleh bangsa Eropa akibat kekalahan dalam perang salib.

PELOPOR PENJELAJAHAN SAMUDRA :
A. Portugis
1. Bartolomeos Diaz 1486
Bertolak dari Lisabon (Portugis),bergerak kearah selatan menyusuri pantai barat Afrika,sampai di ujung selatan benua Afrika, yang kemudian diberi nama Tanjung Harapan, kemudian Bartolomeos Diaz kembali lagi ke Portugis karena ada gelombang/badai yang besar.
2. Vasco da Gama 1498
Bertolak deri Lisabon,kearah selatan menyusuri pantai barat Afrika,sampai di ujung selatan benua Afrika, kemudian melanjutkan perjalanan sampai di Calicut India.
3. Alfonso D’Albuquerque
Berhasil menaklukan Malaka tahun 1511.
Kemudian Maluku jatuh ke tangan Portugis 1512.
B. Spanyol
1. Christophorus Colombus (1492)
Bertolak dari Spanyol kearah barat,mengarungi samudra Atlantik, sampai di kepulauan Bahama (Karibia), dia mengira telah sampai di Hindia, maka peduduk pulau tersebut diberi nama Indian.
2. Expedisi Magellan-Canno (1521)
Bertolak dari Spanyol kearah barat mengarungi samudra Atlantik, menyusuri pantai timur Amerika, sampai diujung selatan benua Amerika, kemudian mengarungi samudra Pasifik yang sangat luas dan tenang, sampai di Massava (Pilifina), disana Ferdinand Magellan tewas oleh orang Mactan, kemudian sisa pasukan di bawah pimpinan Yuan Sebastian Del Canno melanjutken perjalanan ke Kalimantan, Maluku, dan pulang ke Spanyol lewat Tanjung Harapan.
Dasar / landasan yang dipakai dalam penjelajahan samudra adalah Perjanjian Tordesillas (Paus Alexander VI),Yang berisi pembagian wilayah/arah penjelajahan samudra, Portugis kearah Timur, Spanyol kearah Barat.
Akibat bertemunya Portugis dan Spanyol di Maluku, maka muncul perjanjian SARAGOSA 1526 yang isinya: Pembagian wilayah operasional perdagangan, Portugis di Maluku, sedangkan Spanyol di Filipina.
C. Belanda
Jalur pelayaran Belanda tidak sama dengan Portugis karena
ada petunjuk jalan dari Jan Huygen Van Liscoten, mantan pelaut Belanda yang bekerja pada Portugis.
1. Cornelis de Houtman (1596),menempuh perjalanan Ke Tanjung Harapan, kemudian dilanjutkan sampai di Banten. Kedatangannya ditolak oleh rakyat Banten karena Cornelis de Houtman bersikap kasar dan sombong.
2. Jacob Van Neck (1598),kedatangannya disambut baik oleh rakyat Banten.
BERDIRINYA VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie)
VOC berdiri pada tanggal 20 Maret 1602 dengan Gubernur Jendral pertamanya Pieter Both.
Tujuan didirikannya VOC :
1. Menghindari persaingan dagang antar sesama pedagang Belanda.
2. Memonopoli rempah-rempah di Hindia Timur.
3. Menghadapi persaingan dengan para pedagang asing.
4. Menghadapi kerajaan-kerajaan di Indonesia.
VOC mempunyai hak OCTROY yaitu Hak paten yang diberikan pemerintah Kerajaan Belanda kepada VOC yang berisi :
1. Hak untuk memerintah di Negara jajahan
2. Hak untuk memonopoli perdagangan
3. Hak untuk mencetak mata uang sendiri
4. Hak untuk memiliki angkatan perang sendiri
5. Hak untuk memiliki senjata
6. Hak untuk mengadakan perjanjian
7. Hak untuk mengumumkan perang.
Keadaan Indonesia pada masa pemerintahan Gubernur Jendral JAN PIETERSZOON COEN 1619, VOC memindahkan kantor dagangnya ke Jayakarta, dengan alasan :
1. Jayakarta merupakan tempat yang sangat strategis
2. VOC akan dengan mudah mengawasi gerak gerik Portugis di Malaka.
VOC menghancurleburkan kota Jayakarta, dan diatas reruntuhan kota Jayakarta berdirilah kota BATAVIA.
Aturan Monopoli VOC :
1. Rakyat Maluku hanya boleh menanam rempah rempah atas izin VOC
2. Luas wilayah perkebunan dibatasi oleh VOC
3. Harga jual ditentukan VOC
4. Tempat menanam rempah rempah ditentukan VOC
Strategi VOC dalam mengendalikan Monopoli:
1. Hak Ekstirpasi, yaitu hukuman begi para pelanggar monopoli perdagangan.
2. Pelayaran Hongi yaitu, Pelayaran bersenjata lengkap yang dilakukan VOC untuk mengawasi jalannya monopoli perdagangan.
PERLAWANAN RAKYAT:
1. MALUKU
Portugis berhasil diusir oleh rakyat Maluku yang di Pimpin oleh Sultan BAABULLAH DAUD SYAH, sebelumnya Portugis berhasil membunuh Sultan Khairun
2. ACEH
Perlawanan rakyat Aceh melawan Portugis yang paling terkenal dipimpin oleh SULTAN ISKANDAR MUDA tetapi tetapi tidak berhasil.
3. MALUKU
Perlawanan rakyat Maluku melawan VOC tapi tidak berhasil megusir VOC.
4. MATARAM
Perlawanan Mataram melawan VOC di Batavia tejadi dua kali pada masa pemerintahan SULTAN AGUNG tetapi gagal,karena pasukan Mataram kelelahan, dan VOC membakar lumbung-lumbung padi milik pasukan Mataram.
5. BANTEN
Perlawanan rakyat Banten melawan VOC dipimpin oleh SULTAN AGENG TIRTAYASA,tetapi dengan Politik Devide Et Impera antara Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tirtayasa, akhirnya Banten takluk pada VOC.
6. MAKASAR
Perlawanan rakyat Makasar melawan VOC dipimpin oleh SULTAN HASANUDIN, tetapi karena diadudombakan dengan ARU PALAKA, akhirnya Makasar takluk. Lahirlah perjanjian BONGAYA 1667.
FAKTOR PENYEBEB KEBANGKRUTAN VOC:
1. Korupsi yang merajalela dikalangan pegawai VOC.
2. Banyak pegawai VOC yang tidak cakap bekerja.
3. VOC benyak menanggung hutang akibat peperangan.
4. Banyak prajurit VOC yang meninggal.
5. Luas wilayah tidak sebanding dengan jumlah pegawai VOC yang sedikit.
6. Tidak jalannya Verplichte Leverantien (penyerahan wajib) dan Preanger Stelsel (aturan Priangan).
PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA
A. Gubernur Jendral Daendels (1808-1811)
Tugas utamanya:
1. Mempertahankan pulau Jawa dari ancaman Inggris
2. Memberantas korupsi dan penyelewengan
3. Menjadikan Batavia sebagai pusat pemerintahan
4. Merombak system pemerintahan Feodal, diganti dengan system pemerintahan Barat modern.
5. Menjadikan para penguasa daerah sebagai pegawai Pemerintah kolonial.
Langkah-langkah yang ditempuh Daendels untuk mempertahankan Pulau Jawa :
1. Menambah jumlah Prajurit.
2. Membangun kapal-kapal perang baru
3. Membangun jalan raya Pos dari Anyer sampai Panarukan.
B.Gubernur Jendral Janssens (1811)
Janssens ternyata hanya seorang Gubernar yang lemah
Terbukti hanya mempu bertahan 3 bulan,dan
Indonesia jatuh ketangan Inggris.
C.Gubernur Jendral Thomas Stamford Raffles
Raffles berkuasa tahun 1811-1816, jasa-jasanya
diantaranya:
1. Penemu bunga raksasa Rafflesia-Arnoldi
2. Perintis berdirinya Kebun Raya Bogor
3. Penggagas Lend Rent (sistim pajak tanah),tapi Gagal dilaksanakan karena :
- Masyarakat Indonesia belum mengenal sistim ekonomi uang.
- Tidak adanya dukungan dari Bupati
Tanam Paksa (Cultuur Stelsel)
adalah Kewajiban menanam jenis-jenis tanaman tertentu yang laku dipasaran Internasional,kemudian hasilnya diserahkan kepada pamarintah Belanda. Tanam Paksa dianjurkan oleh Gubernur Jendral VAN DEN BOSCH, dengan tujuan untuk menutupi hutang-hutang Belanda yang sangat devisit.
Dalam pelaksanaannya Tanam Paksa ternyata jauh menyimpang dari ketentuan, dan sangat merugikan rakyat Indonesia.
Akibat Tanam Paksa :
A. Bagi Belanda,
- Positif : Memperoleh keuntungan besar.
- Negatif : Mendapat kecaman dari anggota Dewan.
B. Bagi Indonesia
- Positif : Rakyat Indonesia menjadi tahu tentang cara bertani yang baik dan benar,juga mengetahui jenis-jenis tanaman yang leku dipasaran Internasional.
- Negatif : banyak rakyat Indonesia yang menderita, kelaparan, meninggal dunia.
Tokoh-tokoh penentang Tanam Paksa :
1. Baron Van Hoevell
2. Douwes Dekker (buku Max Havelar)
3. Fransen Van Der Putte (Zucker Contracten)
Undang-Undang Agraria 1870, diberlakukan dengan tujuan :
1. Memberikan peluang/ kesempatan kepada para pengusaha swasta asing untuk berusaha dan menanamkan modalnya di Indonesia.
2. Melindungi hak para petani dari ancaman penguasaan bangsa Asing.
PENYEBARAN AGAMA KRISTEN MELALUI:
1. MISI, penyebar agama Katolik (Franciscus Xaverius)
2. ZENDING, penyebar Protestan (Ludwig J Namenson)

Penjelajahan Samudra dan Kedatangan Bangsa Barat di Indonesia hingga Terbentuknya Kekuasaan Kolonial

1. Penjelajahan Samudra dan Kedatangan Bangsa Barat di Indonesia

Ada beberapa faktor yang mendorong penjelajahan samudra:

a.Semangat reconguesta, yakni semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam.

b.Semangat 3 G, Gold, Gospel, Glory

c.Perkembangan teknologi kemaritiman, yang memungkinkan pelayaran dan perdagangan secara lebih luas.

d.Adanya sarana pendukung yang lebih luas seperti kompas, mesiu, peta, dan teropong.

e.Terdorong oleh buku Imago Mundi yang menceritakan perjalanan Marcopolo

Negara-negara yang memelopori penjelajahan samudra adalah Portugis dan Spanyol, menyusul Inggris, Belanda, Prancis, Denmark. Untuk menghindari persaingan antara Portugis dan Spanyol, maka pada tanggal 7 Juni 1494 lahirlah Perjanjian Tordesillas. Daerah sebelah Timur garis khayal adalah jalur/kekuasaan Portugis, sedangkan daerah sebelah Barat garis khayal adalah jalur Spanyol.

Baik Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda akhirnya sampai ke sumber rempah-rempah yaitu Indonesia. Sejak kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, peta perdagangan mengalami perubahan yang akhirnya dimonopoli bangsa Barat.

2. Terbentuknya Kekuasaan Kolonial di Indonesia

a. Kekuasaan Bangsa Portugis dan Spanyol di Indonesia

Pada tahun 1511, bangsa Portugis berhasil merebut dan menduduki Malaka. Kemudian pada tahun 1512 Portugis datang di Maluku. Tanpa diduga pada tahun 1521 Spanyol muncul dari arah Filipina dengan kapal Trinidad dan Victoria yang dipimpin oleh Kapten Sebastian del Cano. Selanjutnya, Spanyol menjalin hubungan dengan Tidore, saingan berat Ternate. Portugis merasa tidak senang ada saingan dari Spanyol di Tidore. Persaingan antara Portugis dan Spanyol kembali terjadi, namun pada tahun 1529 berhasil diselesaikan melalui Perjanjian Saragosa. Isi Perjanjian Saragosa yaitu Spanyol kembali ke Filipina sedangkan Portugis tetap di Maluku.

b . Kekuasaan VOC di Indonesia

Pada tahun 1596 Cornelis de Houtman tiba di Banten untuk tujuan perdagangan. Karena sikap Belanda yang sombong, maka mereka diusir dari Banten. Pada tahun 1598, penjelajahan Belanda di bawah pimpinan Jacob van Neck tiba di Banten. Mereka diterima dengan baik oleh penguasa Banten, juga pendaratan di sepanjang pantai Utara Jawa dan Maluku. Dalam perkembangannya, antarpedagang Belanda terjadi persaingan yang kian memanas. Untuk mengatasi persaingan yang rawan ini dibentuklah suatu kongsi dagang berupa persekutuan dagang India Timur atas prakarsa Johan van Oldenbarnevelt. Kongsi dagang ini dibentuk tanggal 20 Maret 1602 dengan nama Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC).

Tujuan pembentukan VOC sebenarnya tidak hanya untuk menghindari persaingan di antara pedagang Belanda, tetapi juga:

1) menyaingi kongsi dagang Inggris di India, yaitu EIC (East India Company),

2) menguasai pelabuhan-pelabuhan penting dan kerajaan-kerajaan, serta

3) melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah.

Di Indonesia, VOC berusaha mengisi kas keuangannya yang kosong. VOC menerapkan aturan baru yaitu Verplichte Leverantie atau penyerahan wajib. Tiap daerah diwajibkan menyerahkan hasil bumi kepada VOC menurut harga yang telah ditentukan. Hasil bumi yang wajib diserahkan yaitu lada, kayu manis, beras, ternak, nila, gula, dan kapas. Selain itu, VOC juga menerapkan Prianger stelsel, yaitu aturan yang mewajibkan rakyat Priangan menanam kopi dan menyerahkan hasilnya kepada VOC..

c . Kekuasaan Pemerintah Kerajaan Belanda di Bawah Kendali Prancis

Pada akhir abad ke -18 VOC mengalami kemerosotan.

Hal ini diakibatkan oleh:

1) persaingan perdagangan dengan kongsi-kongsi lain dari bangsa Inggris dan Prancis,

2) penduduk Indonesia, terutama di Jawa telah menjadi miskin sehingga tidak mampu membeli barang-barang VOC,

3) perdagangan gelap merajalela, dan menerobos monopoli perdagangan VOC,

4) pegawai-pegawai VOC banyak yang korupsi,

5) banyak biaya perang yang dikeluarkan untuk mengatasi perlawanan penduduk, dan

6) kerugian yang cukup besar dan utang yang berjumlah banyak.

Akhirnya pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dibubarkan dengan hutang 134,7 juta gulden. Hak dan kewajibannya diambil alih oleh pemerintah Republik Bataafsche di bawah kendali Prancis. Pada tahun 1808, Daendels diangkat menjadi Gubernur Jenderal untuk wilayah Indonesia. Tugas utamanya adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Selanjutnya, Daendels diganti oleh

Janssen namun ia lemah. Akibatnya tidak mampu menghadapi Inggris. Melalui Kapitulasi Tuntang Janssens menyerah kepada Inggris. Indonesia menjadi jajahan Inggris.

d . Kekuasaan Pemerintahan Inggris

Sejak tahun 1811, Indonesia berada di bawah kekuasaan Inggris. Gubernur Jenderal Lord Minto memercayakan kepada Thomas Stamford Raflles sebagai kepala pemerintahan Inggris di Indonesia. Raflles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811 yang berkedudukan di Jakarta.

e . Kekuasaan Pemerintahan Hindia Belanda

Keadaan Perang Koalisi di Eropa tahun 1814 mulai terbalik. Prancis mulai terdesak dalam perang, bahkan Napoleon berhasil ditangkap. Kekalahan Prancis dalam Perang Koalisi menyebabkan Belanda sudah tidak lagi berada di bawah pengaruh Prancis. Hubungan antara Belanda dan Inggris yang sebelumnya bermusuhan (Belanda menjadi jajahan Prancis sehingga harus menjadi sekutu Prancis) mulai membaik. Untuk menyelesaikan permasalahan, Inggris dan Belanda pada tahun 1814 mengadakan suatu pertemuan yang menghasilkan suatu kesepakatan yang dinamakan Konvensi London 1814 (Convention of London 1814):

1) Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya yang dulu direbut Inggris, dan

2) Indonesia juga harus diserahkan kembali kepada Belanda.

John Fendall menyerahkan kekuasaan wilayah Indonesia ke pihak Belanda, dan diterima oleh sebuah komisi jenderal. Komisi jenderal ini terdiri atas tiga orang yaitu Mr. Elout, van der Capellen, dan Buyskes. Tugas komisi jenderal sangat berat yaitu dituntut memperbaiki sistem politik dan ekonomi. Sejak saat itu, Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda. Van der Capellen diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Berbagai tantangan menghadang, seperti:

1) menghadapi perekonomian yang buruk,

2) persaingan perdagangan dengan Inggris, dan

3) sikap bangsa Indonesia yang memusuhi Belanda.

Kebijakan Pemerintah Kolonial dan Pengaruhnya di Indonesia

1. Kebijakan Pemerintah Kolonial Portugis:

a. Berusaha menanamkan kekuasaan di Maluku.

b. Menyebarkan agama Katolik di daerah-daerah yang dikuasai.

c. Mengembangkan bahasa dan seni musik keroncong Portugis.

d. Sistem monopoli perdagangan cengkih dan pala di Ternate.

Pengaruh yang ditimbulkan dari kebijakan-kebijakan Portugis:

a. Terganggu dan kacaunya jaringan perdagangan.

b. Banyaknya orang-orang beragama Katolik di daerah pendudukan Portugis.

c. Rakyat menjadi miskin dan menderita.

d. Tumbuh benih rasa benci terhadap kekejaman Portugis.

e. Munculnya rasa persatuan dan kesatuan rakyat Maluku untuk menentang Portugis.

f. Bahasa Portugis turut memperkaya perbendaharaan kata/ kosakata dan nama keluarga seperti da Costa, Dias, de Fretes, Mendosa, Gonzalves, da Silva, dan lain-lain.

g. Seni musik keroncong yang terkenal di Indonesia sebagai peninggalan Portugis adalah keroncong Morisco.

h. Banyak peninggalan arsitektur yang bercorak Portugis dan senjata api/meriam di daerah pendudukan.

2. Kebijakan VOC

VOC diberi hak-hak istimewa yang dikenal dengan nama hak oktroi, seperti:

a. hak monopoli,

b. hak untuk membuat uang,

c. hak untuk mendirikan benteng,

d. hak untuk melaksanakan perjanjian dengan kerajaan di Indonesia, dan

f. hak untuk membentuk tentara.

Dengan adanya hak oktroi tersebut, bangsa Indonesia mengalami kerugian dan penderitaan. Tindakan VOC sangat sewenang-wenang dan tidak memerhatikan kepentingan rakyat Indonesia. Untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, VOC menerapkan hak monopoli, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting dan membangun benteng-benteng. Benteng-benteng yang dibangun VOC antara lain:

a. di Banten disebut benteng Kota Intan (Fort Speelwijk),

b. di Ambon disebut benteng Victoria,

c. di Makassar disebut benteng Rotterdam,

d. di Ternate disebut benteng Orange, dan

e. di Banda disebut benteng Nasao.

3. Kebijakan Pemerintah Kerajaan Belanda (Republik Bataafsche)

Dalam upaya mempertahankan Pulau Jawa, Daendels melakukan hal-hal berikut.

a. Membangun ketentaraan, pendirian tangsi-tangsi/ benteng, pabrik mesiu/senjata di Semarang dan Surabaya serta rumah sakit tentara.

b. Membuat jalan pos dari Anyer sampai Panarukan dengan panjang sekitar 1.000 km.

c. Membangun pelabuhan di Anyer dan Ujung Kulon untuk kepentingan perang.

d. Memberlakukan kerja rodi atau kerja paksa untuk membangun pangkalan tentara.

Kebijakan-kebijakan yang diberlakukan Daendels terhadap kehidupan rakyat:

a. Semua pegawai pemerintah menerima gaji tetap dan mereka dilarang melakukan kegiatan perdagangan.

b. Melarang penyewaan desa, kecuali untuk memproduksi gula, garam, dan sarang burung.

c. Melaksanakan contingenten yaitu pajak dengan penyerahan hasil bumi.

d. Menetapkan verplichte leverantie, kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan.

e. Menerapkan sistem kerja paksa (rodi) dan membangun ketentaraan dengan melatih orang-orang pribumi.

f. Membangun jalan pos dari Anyer sampai Panarukan sebagai dasar pertimbangan pertahanan.

g. Membangun pelabuhan-pelabuhan dan membuat kapal perang berukuran kecil.

h. Melakukan penjualan tanah rakyat kepada pihak swasta (asing).

i. Mewajibkan Prianger stelsel, yaitu kewajiban rakyat Priangan untuk menanam kopi.

Langkah-langkah kebijakan Daendels yang memeras dan menindas rakyat menimbulkan:

a. kebencian yang mendalam baik dari kalangan penguasa daerah maupun rakyat,

b. munculnya tanah-tanah partikelir yang dikelola oleh pengusaha swasta,

c. pertentangan/perlawanan penguasa maupun rakyat,

d. kemiskinan dan penderitaan yang berkepanjangan, serta e. pencopotan Daendels.

Pada tahun 1810, Kaisar Napoleon menganggap bahwa tindakan Daendels sangat otoriter. Pada tahun 1811 Daendels ia ditarik kembali ke negeri Belanda dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Janssens. Ternyata Janssens tidak secakap dan sekuat Daendels dalam melaksanakan tugasnya. Ketika Inggris menyerang Pulau Jawa, ia menyerah dan harus menandatangani perjanjian di Tuntang pada tanggal 17 September 1811.

Perjanjian tersebut dikenal dengan nama Kapitulasi Tuntang, yang berisi sebagai berikut.

a. Seluruh militer Belanda yang berada di wilayah Asia Timur harus diserahkan kepada Inggris dan menjadi tawanan militer Inggris.

b. Hutang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris.

c. Pulau Jawa dan Madura serta semua pelabuhan Belanda di luar Jawa menjadi daerah kekuasaan Inggris (EIC).

4. Kebijakan Pemerintah Kolonial Inggris

Raffles bermaksud menerapkan politik kolonial seperti yang dijalankan oleh Inggris di India. Kebijakan Daendels yang dikenal dengan nama Contingenten diganti dengan sistem sewa tanah (Landrent). Sistem sewa tanah disebut juga sistem pajak tanah. Rakyat atau para petani harus membayar pajak sebagai uang sewa, karena semua tanah dianggap milik negara. Berikut ini pokok-pokok sistem Landrent.

a. Penyerahan wajib dan wajib kerja dihapuskan.

b. Hasil pertanian dipungut langsung oleh pemerintah tanpa perantara bupati.

c. Rakyat harus menyewa tanah dan membayar pajak kepada pemerintah sebagai pemilik tanah.

Dalam pelaksanaannya, sistem Landrent di Indonesia mengalami kegagalan, karena:

a. sulit menentukan besar kecilnya pajak untuk pemilik tanah yang luasnya berbeda,

b. sulit menentukan luas sempit dan tingkat kesuburan tanah,

c. terbatasnya jumlah pegawai, dan

d. masyarakat pedesaan belum terbiasa dengan sistem uang.

Tindakan yang dilakukan oleh Raffles berikutnya adalah membagi wilayah Jawa menjadi 16 daerah karesidenan. Hal ini mengandung maksud untuk mempermudah pemerintah melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah yang dikuasai. Setiap karesidenan dikepalai oleh seorang residen dan dibantu oleh asisten residen.

Thomas Stamford Raffles juga memberi sumbangan positif bagi Indonesia yaitu:

a. membentuk susunan baru dalam pengadilan yang didasarkan pengadilan Inggris,

b. menulis buku yang berjudul History of Java,

c. menemukan bunga Rafflesia-arnoldii, dan

d. merintis adanya Kebun Raya Bogor.

5. Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda

a. Cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa

Cultuurstelsel dalam bahasa Inggris adalah Cultivation System yang memiliki arti sistem tanam. Namun di Indonesia cultuurstelsel lebih dikenal dengan istilah tanam paksa. Ini cukup beralasan diartikan seperti itu karena dalam praktiknya rakyat dipaksa untuk bekerja dan menanam tanaman wajib tanpa mendapat imbalan. Tanaman wajib adalah tanaman perdagangan yang laku di dunia internasional seperti kopi, teh, lada, kina, dan tembakau. Cultuurstelsel diberlakukan dengan tujuan memperoleh pendapatan sebanyak mungkin dalam waktu relatif singkat.

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam sistem tanam paksa.

1) Tanah yang harus diserahkan rakyat cenderung melebihi dari ketentuan 1/5.

2) Tanah yang ditanami tanaman wajib tetap ditarik pajak.

3) Rakyat yang tidak punya tanah garapan ternyata bekerja di pabrik atau perkebunan lebih dari 66 hari atau 1/5 tahun.

4) Kelebihan hasil tanam dari jumlah pajak ternyata tidak dikembalikan.

5) Jika terjadi gagal panen ternyata ditanggung petani.

Adanya berita kelaparan menimbulkan berbagai reaksi, baik dari rakyat Indonesia maupun orang-orang Belanda. Rakyat selalu mengadakan perlawanan tetapi tidak pernah berhasil. Penyebabnya bergerak sendiri-sendiri secara sporadis dan tidak terorganisasi secara baik. Reaksi dari Belanda sendiri yaitu adanya pertentangan dari golongan liberal dan humanis terhadap pelaksanaan sistem tanam paksa. Pada tahun 1860, Edward Douwes Dekker yang dikenal dengan nama samaran Multatuli menerbitkan sebuah buku yang berjudul “Max Havelar”. Buku ini berisi tentang keadaan pemerintahan kolonial yang bersifat menindas dan korup di Jawa. Di samping Douwes Dekker, juga ada tokoh lain yang menentang tanam paksa yaitu Baron van Hoevel, dan Fransen van de Putte yang menerbitkan artikel “Suiker Contracten” (perjanjian gula). Menghadapi berbagai reaksi yang ada, pemerintah Belanda mulai menghapus sistem tanam paksa, namun secara bertahap. Sistem tanam paksa secara resmi dihapuskan pada tahun 1870 berdasarkan UU Landreform (UU Agraria).

Meskipun tanam paksa sangat memberatkan rakyat, namun di sisi lain juga memberikan pengaruh yang positif terhadap rakyat, yaitu:

1) terbukanya lapangan pekerjaan,

2) rakyat mulai mengenal tanaman-tanaman baru, dan

3) rakyat mengenal cara menanam yang baik.

b . Politik Pintu Terbuka

Pada tahun 1860-an politik batig slot (mencari keuntungan besar) mendapat pertentangan dari golongan liberalis dan humanitaris. Kaum liberal dan kapital memperoleh kemenangan di parlemen. Terhadap tanah jajahan (Hindia Belanda), kaum liberal berusaha memperbaiki taraf kehidupan rakyat Indonesia. Keberhasilan tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870.

Pokok-pokok UU Agraria tahun 1870 berisi:

1) pribumi diberi hak memiliki tanah dan menyewakannya kepada pengusaha swasta, serta

2) pengusaha dapat menyewa tanah dari gubernemen dalam jangka waktu 75 tahun.

Dikeluarkannya UU Agraria ini mempunyai tujuan yaitu:

1) memberi kesempatan dan jaminan kepada swasta asing (Eropa) untuk membuka usaha dalam bidang perkebunan di Indonesia, dan

2) melindungi hak atas tanah penduduk agar tidak hilang (dijual).

UU Agraria tahun 1870 mendorong pelaksanaan politik pintu terbuka yaitu membuka Jawa bagi perusahaan swasta. Isi dari UU ini yaitu:

1) perusahaan-perusahaan gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap, dan

2) pada tahun 1891 semua perusahaan gula milik pemerintah harus sudah diambil alih oleh swasta.

Dengan adanya UU Agraria dan UU Gula tahun 1870, banyak swasta asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, baik dalam usaha perkebunan maupun pertambangan. Berikut ini beberapa perkebunan asing yang muncul.

1) Perkebunan tembakau di Deli, Sumatra Utara.

2) Perkebunan tebu di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

3) Perkebunan kina di Jawa Barat.

4) Perkebunan karet di Sumatra Timur.

5) Perkebunan kelapa sawit di Sumatra Utara.

6) Perkebunan teh di Jawa Barat dan Sumatra Utara.

Politik pintu terbuka yang diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat, justru membuat rakyat semakin menderita. Eksploitasi terhadap sumber-sumber pertanian maupun tenaga manusia semakin hebat. Rakyat semakin menderita dan sengsara. Adanya UU Agraria memberikan pengaruh bagi kehidupan rakyat, seperti berikut.

1) Dibangunnya fasilitas perhubungan dan irigasi.

2) Rakyat menderita dan miskin.

3) Rakyat mengenal sistem upah dengan uang, juga mengenal barang-barang ekspor dan impor.

4) Timbul pedagang perantara. Pedagang-pedagang tersebut pergi ke daerah pedalaman, mengumpulkan hasil pertanian dan menjualnya kepada grosir.

5) Industri atau usaha pribumi mati karena pekerja-pekerjanya banyak yang pindah bekerja di perkebunan dan pabrik-pabrik.

c . Politik Etis

Politik etis yang diusulkan van Deventer ada tiga hal, sehingga sering disebut Trilogi van Deventer. Berbagai kebijakan yang diambil oleh VOC maupun pemerintah Belanda mulai dari monopoli perdagangan, penyerahan wajib, sistem tanam paksa, maupun politik pintu terbuka tidak membawa perubahan pada kesejahteraan rakyat. Rakyat tetap miskin dan menderita sampai pada pendudukan militer Jepang.

6. Perbedaan Pengaruh Kolonial

Pengaruh kolonial tidak lepas dari masa pendudukan, tingkat kepentingan, dan kebijakan yang diterapkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa Kepulauan Indonesia sangat dipengaruhi oleh pendudukan para kolonialis. Pengaruh kolonialis Barat mencakup beberapa aspek yaitu aspek ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan. Namun tingkat pengaruhnya sangat bervariasi antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau yang lain dan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Perbedaan pengaruh ini disebabkan oleh beberapa hal berikut.

a. Kompetisi atau persaingan di antara bangsa Eropa sehingga Belanda perlu menguasai beberapa daerah untuk mencegah masuknya kekuatan lain.

b. Letak daerah jajahan yang strategis dalam jalur pelayaran dan perdagangan internasional.

c. Perbedaan persebaran sumber daya alam dan sumber daya manusia.

d. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial.

Persebaran Agama Kristiani, Islam, dan Agama Lain di Indonesia pada Masa Kolonial

1. Masa Pendudukan Portugis dan Spanyol

Masuknya agama Kristen Katolik ke Indonesia seiring dengan masuknya bangsa Spanyol dan Portugis ke Indonesia. Agama Katolik masuk ke Maluku dirintis oleh saudagar Portugis bernama Gonzalo Veloso dan seorang pastor bernama Simon Vas. Persebaran agama Kristen Katolik dilakukan oleh sebuah lembaga yang dinamakan missi, yang berpusat di Vatikan, Roma. Perkembangan agama Katolik menunjukkan kemajuan yang pesat sejak rohaniwan Portugis yang bernama Fransiscus Xavierius dan Ignatius Loyola melakukan kegiatan keagamaan di tengah-tengah masyarakat Ambon, Ternate, dan Morotai antara tahun 1546 – 1547.

2. Masa Pendudukan Belanda dan Inggris

Kehadiran Belanda di Indonesia mengubah peta pengkristenan di beberapa daerah di Indonesia. Belanda adalah penganut Protestan yang beraliran Calvinis. Di Maluku sebagian besar penduduk yang telah beragama Katolik berganti menjadi Calvinis. VOC melarang missi Katolik melakukan kegiatan keagamaan. Kegiatan penyebaran agama Kristen Protestan dilakukan oleh zending. Tokoh-tokoh zending Belanda di Indonesia antara lain Dr. Nomensen, Sebastian Dan Chaerts, dan Hernius. Kegiatan zending Belanda yang ada di Indonesia antara lain:

a. mendirikan Nederlandsch Zendeling Genootschap (NZG) yaitu perkumpulan yang berusaha menyebarkan agama Kristen Protestan, dan

b. mendirikan sekolah-sekolah yang menitikberatkan pada upaya-upaya penyebaran ajaran Kristen Protestan.

Memasuki abad ke-19, penyebaran agama Kristiani semakin meluas ke berbagai wilayah di Indonesia. Kelompok missionaris dan zending dari gereja reformasi Eropa maupun Amerika mulai berdatangan. Pada masa pendudukan Inggris tahun 1814, kelompok rohaniwan yang terhimpun dalam NZG (Nederlandsche Zendeling Genootschap) dari Belanda, didukung oleh kelompok LMS (London Missionary Society), memulai aktivitas keagamaan mereka, terutama ditujukan kepada penduduk lokal.

Berbagai organisasi missi dan zending di daerah mulai bekerja secara otonomi, seperti:

a. Ordo Herlege Hart (Hati Suci), bertanggung jawab penuh atas wilayah Papua,

b. Societeit van het Goddelijk Woord (Serikat Sabda Allah), bertanggung jawab di kawasan Flores dan Timor, dan

c. Kelompok Kapusin, bertanggung jawab di kawasan Sumatra dan Kalimantan.

3. Persebaran Agama Islam dan Agama Lainnya pada Masa Kolonial

Daerah penyebaran Kristiani dilakukan di daerah-daerah yang belum terkena pengaruh agama Hindu Buddha maupun Islam. Misalnya wilayah Ambon, Batak, Papua, dan Sulawesi Utara. Terhadap daerah-daerah yang menjadi basis agama lain, pemerintah kolonial menyatakan tertutup untuk Kristenisasi. Misalnya daerah Banten, Aceh, dan Sumatra Barat yang merupakan basis agama Islam. Bali menjadi basis agama Hindu. Dengan demikian perkembangan agama lain tidak terdesak oleh Kristenisasi. Masyarakat di daerah-daerah tersebut leluasa dalam menjalankan kegiatannya. Kepercayaan yang mereka pegang teguh sejak sebelum kedatangan bangsa Eropa tetap eksis.

Kegaitan ekonomi masyarakat terdiri dari kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Biasanya, di setiap kegaitan tersebut terdapat para pelaku ekonomi tertentu. Dalam perekonomian negara yang maju, para pelaku ekonomi tidak hanya terdiri dari rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat luar negri.
Keberadaan masyarakat luar negri dalam perekonomian suatu negara sebagai pelaku ekonomi, saat ini semakin penting karena adanya globalisasi di bidang perekonomian. Batas-batas negara dalam bidang ekonomi tidak hanya semakin tidak jelas dan setiap negara membutuhkan negara lain dalam rangka menunjang pertumbuhkan dan pembangunan ekonomi.

A. PELAKU EKONOMI

1. Rumah tangga

Rumah tangga keluarga merupakan pelaku ekonomi yang memegang peranan cukup penting. Rumah tangga merupakan sumber faktor produksi seperti tenaga kerja dan keahlian. selain itu, rumah tangga keluarga merupakan kelompok pelaku ekonomi yang mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi lainnya.

Kegiatan konsumsi dalam suatu rumah tangga tertentu atau individu-andividu menyangkut segala hal untuk memenuhi setiap kebutuhan keluarga atau individu dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup. Dengan melakukan melakukan kegiatan konsumsi, baik untuk kebutuhan frimer, sekunder maupun tersier kelangsungan hidup dapat terjamin.

Peranan rumah tangga keluarga tersebut tidak lepas dari karakteristik yang melekat pada rumah tangga keluarga yang berupa individu-individu atau kelompok masyarakat yang tidak tidak mampu menghasilkan semuah jenis kebutuhan hidup. Oleh karena itu, dengan adanya penawaran tenaga kerjaserta keahlian dari rumah tangga keluarga akan menghasilkan pendapat yang bisa berupa, upah, gaji, sewa dan lainnya yang selanjutnya akan dibayarkan kembali melalui kegiatan konsumsi. Namun demikian, peranan rumah tangga sebagi pemakai barang atau jasa bukanlah satu-satunya peran. Sering kali ditemukan rumah tangga yang mampu menghasilkan barang atau jasa tertentu. Umumnya, rumah tangga yang mampu menghasilkan ini disebut industri rumah tangga. Contoh produk yang dihasikan antara lain kerajinan tangan, makanan, dan jasa penyewaan tempat tinggal.


2. Perusahaan

Pelaku ekonomi yang kedua adalah perusahaan, perusahaan diartikan sebagai tempat berlangsungnya proses produksi untuk menghasikan barang atau jasa. Daru definisi tersebut di atas, bisa dilihat bahwa peranan perusahaan adalah menghasilkan barang dan jasa karena pelaku ekonomi lain tidak berperan dalam bidang tersebut.

Perlu diketahui untuk berlangsungnya proses produksi, perusahaan membutuhkan faktor-faktor produksi. Faktor produksi tersebut bisa saja terbentuk tenaga kerja, modal, dan keahlian. Di dalam perusahaan, faktor-faktor produksi tersebut dipadukan guna menghasilkan produk yang efesien dan bernilai guna yang tinggi.

Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, proses produksi yang dilaksanakan perusahaan dapat berlangsung dengan cepat dan berbiaya rendah. selain itu, barang atau jasa yang diproduksi perusahaan tidak lagi ditujukan untuk memenuhi pasar dalam negri, melainkan ditujukan untuk memenuhi pasar luar negri dan pasar internasional dengan cara mengekspor barang dan jasa tersebut serta melaksanakan perdagangan internasional.

3. Pemerintah

Pemerintah juga berkewajiban dalam kegiatan ekonomi sebagaimana tertuang dalam pasal 33 ayat 2 1945. Pada pasal ini terkandung makna bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengamankan dan mengelola cabang-cabang produksi yang penting agar jangan dikuasai oleh individu yang nantinya haya akan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

keikutsertaan pemerintah dalam kegiatan ekonomi mengandung makna bahwa pemanfaatan kekayaan alam hendaknya dikelola oleh pemerintah dan hasilnya benar-benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Jadi dalam hal ini pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat. Dalam rangka meningakatkan kesejahteraan masyarakat tersebut pemerintah tidak melaksanakan berbagai macam politik serta kebijaksanaan, baik dalam bidang ekonomi maupun bidang-bidang lainnya.

Secara umum peran pemerintah dapat dikelompokan kepada tiga hal pokok.

a. Efisiensi
Perekonomian tidak selalu dapat berjalan dengan baik. Seringkali dalam perekonomian terjadi persaingan yang tidak adil dan tidak sehat. Adakalanya produsen tidak mengetahui teknik-teknik produksi yang paling murah sehingga biaya produksi tidak mencapai angka yang minimum. Peran pemerintah dalam hal ini adalah memberikan suatu solusi agar terjadi proses produksi yang efesien, menciptakan persaingan yang sehat dan adil serta menghilangkan hambatan- hambatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi sehingga masyarakat tidak dirugikan dan efisiensi ekonomi dapat diciptakan.
Senada dengan hal di atas, dalam arahan kebijakan bidang ekonomi yang dituangkan dalam GBHN 1999-2004, dinyatkan bahwa pemerintah hendaknya bisa mengoptimalkan peranannya dalam mengoreksi ketidakmampuan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang menggangu mekanisme pasar melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang.

b. Keadilan

Peran pemerintah kedua adalah menciptakan keadilan dalam perekonomian, baik pada distribusi pendapatan maupun kesempatan dalam berusaha. Selain itu, pemerintah berkewjiban mengangkat taraf kehidupan masyarakat banyak melalui proses pertumbuhan ekonomi dan program-program kesejahteraan yang mengangkat standar hidup minimum sehingga tidak terjadi jurang pemisah antara masyarakat yang kaya dan yang miskin.
Peran menciptakan keadilan ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagi berikut.
1) Mengembangkan sistem ekonomi kerakyataan yang bertumpu kepada mekanismepasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjmin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumenseta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat.
2) Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang distortif yang merugikan masyarakat.
3) mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan mengembangkan sistem dan jaminan sosial melalui program pemerintah serta menumbuhkembangkan usaha dan kreatifitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi yang efektif serta ditetapkan dengan undang-undang.

c. Stabilitas

Melalui beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah dapat menciptakan stabilitas terutama dalam perekonomian. Stabilitas ini diperlukan karena tanpa adanya stabilitas, perekonomian tidak berjlan dengan baik. Stabilitas ini juga diperlukan guna menciptakan minat serta kepercayaan investor agar mau menanamkan modalnya di suatu negara tertentu. Investor, terutama investor luar negri sangat membutuhkan jaminan agar modal yang mereka tanamkan tidak menjadi sia-sia. Dalam rangka menciptakan stabilitas, terutama dalam bidang ekonomi pemerintah dapat melakukan hal-hal berikut ini.
1) Mengelola kebijakan makro dan mikroekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah stabil dan realistis, menyedikan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat, menyediakan fasilitas publikyang memadai dan harga terjangkau serta memperlancar perizinan yang transparan, mudah, murah dan cepat.
2) Mengembangkan kebijakan yang fiskal dengan memperhatikan prinsip yang transparan, disiplin, keadilan, efisiensi dan efektifitas untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negri.
3) Mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundangan sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh lembaga independen.
4) Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negri pemerintah untuk kegiatan produktif yang dilaksankan secara transparan, efektif, dan efisien.

Lebih jauh J.E. Meade mengemukakan kekuasaan pemerintah dalam perekonomian sebagaimana dikutip oleh Suherman Rosyidi dalam bukunya Pengantar Teori Ekonomi.
 Banking System (Sistem Perbangkan)
Sistem perbangkan biasa juga disebut monetary authority. Dalam hal ini pemerintah mempunyai lembaga-lembaga yang bertugas untuk menetapkan dan mengendalikan banyaknya uang yang beredar dalam masyarakat.
 Fiscal Authority (Penguasa Fiskal)
Fiscal Authority adalah bentuk kekuasaan pemerintah yang berhubungan dengan masalah perpajakan.
 Commercial Authority (Penguasa Perdagangan)
Commercial Authority adalah suatu bentuk kekuasaan pemerintah untuk mengatur lalulintas perdagang misalnya mengatur ekspor, impor, jenis barang dagangan, dan lain-lain.
 Exchange Control
Exchange Control adalah kekuasaan pemerintah yang bertanggung jawab mengatur pelembagaan serta bekerjanya kontrol atau pengendalian pemerintah atas pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh suatu daerah.

4. Masyarakat luar negeri

Peranan masyarakat luar negeri dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi juga sangat penting karena masyarakat luar negeri merupakan bagian dari pelaku kegiatan ekonomi. Pada era perdagangan bebas da era globalisasi ekonomi, peran masyarakat luar negeri sangatlah besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara karena tidak ada suatu negara pun yang mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri. oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama antar negara,baik dalam bentuk bilateral, regional ataupun multilateral dan internasional.

Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian suatu negara dapat dilihat dari tiga segi.

a. Masyarakat Luar Negeri Sebagi konsumen

Sebagai konsumen,masyarakat luar negeri akan membeli barang hasil produksi negara lain. Jika Indonesia mampu mengekspor barang hasil produksi dalam negeri ke luar negeri, maka masyarakat luar negeri akan membeli barang-barang yang diekspor tersebut.
Denagan demikian, hasil hasil produksi Indonesia akan mendatangkan devisa. Sudah tentu barang yang diekspor haruslah barang yang mampu bersaing dengan produksi negara lain, baik dari kualitas ataupun maupun harga. Devisa yang diperoleh atas ekspor barang tersebut, memberi kesempatan bagi Indonesia untuk membelanjakan lagi ke luar negeri dengan membeli barang-barang lain yang dibutuhkan dalam rangka memperlancar proses pembangunan atau disimpan sebagi alat pembayaran jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

b. Masyarakat Luar Negeri Sebagai Produsen

Seperti yang telah dikemukakan bahwa tidak satu negara pun yang mampu memenuhi semua kebutuhannya. Karena itu, keberadaan masyarakat luar negeri sebagai produsen dari barang yang belum dapat diproduksi sendiri sangatlah penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Barang-barang hasil produksi luar negeri tersebut dapat diperoleh dengan cara mengimpornya dari negara yang menghasilkan barang-barang tersebut.
Umumnya, barang-barang hasil produksi luar negeri mempunyai mutu yang tinggi dan diproduksi dengan menggunakan teknologi yang canggih. Barang-barang seperti handphone, komputer, microchip, dan processor. pada umumnya masih didatangkan dari luar negeri.

c. Masyarakat Luar Negeri Sebagai Investor

Negara yang sedang berkembang, umumnya masih mengalami hambatan dalam melaksanakan pembangunan dalam bidang ekonomi. Hambatan tersebut antara lain adalah terbatasnya modal. untuk mengatasi hambatan tersebut salah satu usaha adalah dengan membuka kepada masyarakat luat negeri yang memiliki modal untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Penanaman modal ini dapat dilakukan dengan cara kerja sama antara antar negara dalam bentuk join venture, production sharing ataupun penanaman modal asing (PMA) murni. Join venture adalah bentuk kerja sama antarnegara yang bersama-sama menanamkan modal kemudian dikelola bersama dan hasilnya dibagi bersama sesuai dengan perjanjian/aturan yang telah disepakati bersama. Production sharing adalah bentuk penanman modal dengan sistem kontrak. Pemilik modal luar negeri merencanakan, mendirikan, dan mengelola usaha yang telah disepakati dalam jangka waktu yang telah ditentukan, misalnya 20 atau 30 tahun. Setelah habis masa kontraknya sesuai dengan perjanjian usaha tesebut sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah negara yang bersangkutan. Penanaman Modal Asing (PMA) murni berarti masyarakat luar negeri sebagai pemilik modal sepenuhnya diberikan izin untuk menanamkan modalnya dalam suatu usaha dan keseluruhan modal tersebut adalah milik masyarakat luar negeri yang bersangkutan.

Kolonialisme dan Imperialisme

Pengertian

• Kolonialisme; berasal dari bahasa Latin yang artinya tanah pemukiman atau jajahan.
• Imperialisme; berasal dari kata”imperator”yang artinya memerintah.

Waktu :
1. Berdasarkan waktu munculnya, imperialisme dibedakan menjadi dua;
- Imperialisme kuno (sebelum Revolusi Industri paham 3 G)
- Imperialisme modern (setelah revolusi Industri)

Tujuan :
1. Imperialisme politik; menguasai seluruh kehidupan politik dari negara lain.
2. Imperialisme ekonomi; satu upaya menguasai seluruh kehidupan ekonomi dari negara lain.
3. Imperialisme kebudayaan; upaya menguasai menalitas dan jiwa dari negara lain.
4. Imperialisme militer; upaya utk menguasai daerah dari negara lain yang dianggap strategis dengan menggunakan kekuatan senjata.

Akibat Politik dan Ekonomi

• Negara imperialis menjadi pusat kekayaan sedangkan negara jajahan menjadi bertambah miskin.
• Hasil industri dipasarkan ke daerah jajahan.
• Munculnya investasi swasta
• Perdagangan dunia meluas sebagai akibat meningkatnya lalu lintas perdagangan internasional.

Struktur Birokrasi Pemerintah Hindia Belanda





Akibat Sosial Budaya
Terjadi Eropanisasi kebudayaan, yaitu bergesernya kebudayaan penduduk asli dan dipengaruhi oleh kebudayaan bangsa Eropa.

Masuknya Bangsa Eropa ke Indonesia :

• Penjelajahan Portugis
• Penjelajahan Spanyol
• Kedatangan Bangsa Belanda
• Kedatangan Bangsa Inggris

Penjelajahan Bangsa Spanyol

• Penjelajahan samudera yang dilakukan Bangsa Spanyol pertama kali dipimpin oleh Christopher Columbus.
• Misi pelayaran yang dilakukan oleh Columbus bermotif Ekonomi, dengan tujuan ad, menemukan daerah penghasil rempah-rempah.

Penjelajahan Bangsa Portugis

• Bangsa Portugis menempuh jalur penjelajahan yang relatif berbeda dengan penjelajahan Spanyol.
• Portugis menempuh jalur penjelajahan ke arah timur karena adanya perjanjian Tordesillas (1494), Spanyol mendapatkan wilayah sebelah barat dari kepulauan Cape Verde, sedangkan bangsa Portugis mendapatkan wilayah sebelah timur.

• Perjanjian ini dimaksudkan untuk mencegah bentrok antar kedua negara itu dalam memperebutkan daerah baru.
• Bartholomeu Dias (1488) --> Tanjung Harapan
• Vasco da Gama (1498) ---> Calcicut
• Albuquerque (1511) --> Malaka

Setelah menguasai Malaka dan Maluku, bangsa Portugis bermaksud melebarkan kekuasaan ke Sumatera yang kaya akan lada, namun keinginan tersebut mendapakan tentangan dari Kerj. Aceh yang mendominasi perdagangan lada di Sumatera.

Istilah :
1. Agrarische Besluit: Surat keputusan yang ditetapkan oleh Raja Belanda untuk mengatur hal-hal yang lebih rinci dari Undang-Undang Agraria, khususnya tentang hak kepemilikan tanah dan jenis-jenis hak penyewaan tanah oleh pihak swasta.

2. Contigenten (pajak In Natura): Kewajiban bagi rakyat pribumi untuk membayar pajak berupa hasil bumi kepada VOC.

3. Gub. Jendral: Pemimpin tertinggi pemerintahan pendudukan Belanda di Nusantara.

4. Hak Octori: Hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda.

5. EIC: Kongsi dagang Inggris yang beroperasi di wilayah Asia.

6. VOC: Verenigde Oost Indische Compagnie/persekutuan maskapai perdagangan Hindia Timur.
7. Landrent: Sistem sewa tanah yang diterapkan oleh Thomas Stamford Raffles sebagai pengganti sistem pajak in natura yang diterapkan sejak zaman VOC.

8. Pelayaran Hongi: Pelayaran dengan perahu Kora-kora (perahu perang) untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan VOC di Maluku.

9. Sistem Feodalisme: Sistem pemerintahan tradisional yang didasarkan kepada keturunan dan pemilikan tanah.

10. Westernisasi: Pembaratan, yaitu usaha untuk memasukkan budaya barat.

Kedatangan Bangsa Belanda ke Indonesia :

• Kedatangan Bangsa Belanda ke Indonesia dimulai ketika seorang berkebangsaan Belanda menerbitkan catatan perjalanan yang berjudul Catatan Perjalanan ke Timur atau Hindia Portugis. Dalam catatan tersebut berisi peta-peta dan gambaran tentang wilayah.
• Pada tahun 1595, ekspedisi Belanda berlayar ke Asia. Ekspedisi ini di pimpin Cornelis de Houtman. Dan 1596 mereka sampai ke Banten, dari Banten mereka terus bergerak ke Maluku.

Kedatangan Bangsa Inggris ke Indonesia :

• Kedatangan bangsa Inggris ke Hindia Timur dimulai dari diberikannya Hak Octori oleh Ratu Elizabet I dari Inggris kepada Maskapai Hindia Timur EIC.
• Sir James Lancaster ad, orang pertama yang ditunjuk untuk memimpin armada pelayaran Inggris ke dunia timur.
• 1602 armada dagang ini sampai ke Aceh. Dan tahun 1604 di bawah Sir Henry Middleton berhasil mencapai Ternate, Tidore Ambon dan Banda.
• Dikepulauan ini mereka mendapatkan persaingan dari Portugis.
• Dalam menghadapi persaingan dengan Portugis mereka mencari pelabuhan perdagangan lain seperti Sukadana(KalBar), Makasar, Jayakarta, Jepara , Aceh, Pariaman.

Revolusi Industri
Revolusi Industri adalah, perubahan besar dalam memproduksi barang yang dulunya dikerjakan dengan tangan (tenaga manusia) menjadi dikerjakan dengan mesin (tenaga mesin).
Munculnya mesin-mesin penggerak itu menimbulkan perubahan dalam kualitas dan kuantitas produk, tata kerja industri, dan pemasarannya. Perubahan itu berpengaruh besar terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan politik.

Revolusi Industri di bagi dalam tiga tahap;
1. Revolusi Industri I
- Dalam tahap ini mempergunakan teknik kuno (paleotehnic) dengan mesin uap dan kayu/batu bara sebagai bahan bakarnya. Inggris
2. Revolusi Industri II
- Dalam tahap ini menggunakan teknik baru (neotehnic) berupa mesin motor dengan listrik atau bensin sebagai bahan bakarnya. Amerika dan Jerman pada abad ke 19
3. Revolusi Industri III
- Dalam tahap ini menggunakan teknik kimia-hayati (biotehnic) dengan bom atom/nuklir sebagai bahan bakarnya. Amerika dan Uni Soviet.

Perkembangan Kekuasaan Bangsa Eropa di Indonesia :
1. Portugis
Alfonso de Albuquerque, menyerang Malaka dan berhasil menguasainya pada tahun 1511, dimana Malaka saat itu diperkirakan memiliki banyak kekayaan berupa rempah-rempah.
Di bawah pimpinan Francisco Serro sampai di Maluku pada tahun 1512 tepatnya di ternate setelah sebelumnya singgah terlebih dahulu di Gresik dan Banda.
Portugis mampu menguasai Maluku dikarenakan jasanya membantu Ternate mengalahkan Tidore.
Untuk membantu Ternate tersebut Portugis diizinkan untuk mendirikan benteng pertahanan (1522) yang awalnya digunkan untuk menahan serangan Tidore tetapi selanjutnya dikuasai oleh Portugis.
Selain itu Portugis berhasil mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku (Ternate) sebagai upah usahanya mengalahkan Tidore. Karena monopoli tersebut maka perdagangan rempah-rempah di Ternate hanya boleh dilakukan oleh Portugis.
Setelah mengetahui betapa merugikannya monopoli perdagangan yang dilakukan Portugis tersebut maka Ternate mulai menolak kedatangan Portugis yang selanjutnya.
Selain itu Portugis selama di Maluku berusaha menyebarkan agama Kristen sementara itu penduduk Ternate saat itu beragama Islam. Perilaku Portugis selama berada di Maluku pun dinilai tidak sopan.
Portugis akhirnya berusaha mencari daerah lain yaitu di Sumatera dan di Jawa meskipun di Sumatera dia berusaha menguasai cengkeh dan lada tetapi kurang berhasil sebab Aceh sangat kuat dalam perdaganagn lada.
Portugis di Indonesia dari tahun 1511 sampai 1641



2. VOC
VOC dibentuk pada Maret 1602 karena adanya persaingan dagang antara sesama kongsi dagang Belanda. Tujuan dibentuk VOC untuk mengatasi persaingan antara para pedagang Belanda. Hal ini disebabakan harga rempah-rempah di Eropa semakin tidak terkendali. VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) merupakan Perserikatan Maskapai Hindia Timur.
VOC mempunyai hak-hak istimewa yang diberikan oleh Parlemen Belanda disebut hak Oktrooi. Selain memiliki hak istimewa, VOC juga memiliki beberapa tanggung jawab kepada Pemerintah Belanda, tanggung jawab tersebut ad;
a. VOC juga mempunyai kewajiban khusus terhadap pemerintah Belanda.
b. VOC wajib melaporkan hasil keuntungan dagangnya kepada Parlemen Belanda.
c. VOC juga wajib membantu pemerintah Belanda dalam menghadapi berbagai perangan.
Pusat kegiatan perdagangan VOC ada di Ambon.
Jan Pieterzoon Coen membantu Pangeran Jayakarta dalam serangan terhadap Kerajaan Banten dan kerajan Banten berhasil dikalahkan. Jan Pieterzoon Coen kemudian membangun kembali kota Jayakarta dan memberinya nama Batavia. Batavia dijadikan sebagai pusat perdagangan dan kekuasaan Belanda di Indonesia. Sejak saat itu Batavia resmi menjadi markas besar VOC di Indonesia.
Pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kemunduran disebabkan :
Gencarnya persainagn dari bangsa Perancis dan Inggris.
Korupsi dan pencurian yang dilakukan para pegawai VOC.
Maraknya perdagangan gelap di jalur monopoli VOC.
Besarnya aggaran belanja VOC tidak sebanding dengan pemasukkannya.
Akhirnya VOC dibubarkan pada tahun 1799 dengan segala tanggungjawab VOC diambil alih oleh kerajaan Belanda dengan tujuan agar wilayah Indonesia tetap dalam pengendalian Belanda.

3. Masa Pemerintahan Kolonial Belanda
Setelah VOC bubar dan diambil alih oleh Belanda, maka Raja Louis Napoleon Bonaparte menunjuk Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia.
Herman Willem Daendels berkuasa dari tahun 1808 sampai 1811. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Daendels:
1. Bidang Pertahanan, ia bertugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris yang saat itu sedang berperang melawan Perancis.
2. Membangun angkatan perang yang terdiri dari orang-orang Indonesia.
3. Membangun benteng-benteng militer, pabrik senjata, dan rumah sakit militer.
4. Membangun jalan utama yang yang menghubungkan kota-kota sepanjang pantai utara Jawa. Jalan tersebut membentang dari Anyer di Jawa Barat hingga Panarukan di Jawa Timur.
5. Pembangunan Pelabuhan di Banten, Merak, dan Surabaya, serta membuat perahu-perahu untuk keperluan pemerintahannya.
6. Daendels berusaha untuk menanamkan kekuasaannya di kerajaan-kerajaan lokal di Indonesia, dan berusaha untuk mengubah tata cara lama dalam tradisi kerajaan-kerajaan Indonesia.
7. Menjual tanah rakyat kepada pengusaha swasta asing dari Belanda, Arab, dan Cina.
Pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan dengan sistem kerja paksa yang disebut Kerja Rodi. Rakyat harus bekerja keras membangun saran umum tersebut tanpa mendapat upah. Ribuan rakyat meninggal saat mengerjakan pembuatan jalan raya tersebut.
Tindakan Daendels tersebut menimbulkan konflik dengan para penguasa lokal Indonesia. Tindakan otoriter Daendels tersebut membuat Raja Louis Napoleon Bonaparte memanggil kembali Daendels ke Belanda dan diganti oleh Gubernur Jenderal Jansens.

Pertanyaan :
1. Akibat revolusi Industri dibidang sosial bagi Inggris adalah menimbulkan pusat-pusat industri (kota industri). Seperti Manchester, Liverpool, Birmingham dan Lancaster. Akhirnya menimbulkan keinginan para petani meninggalkan lahan pertaniannya ke pusat industri menjadi buruh pabrik.

2. Kebijakan pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia yang menyebabkan timbulnya kelompok migran perkebunan adalah Tanam Paksa.

3. Dampak negatif diberlakukannya sistem Cultur Procenten pada masa tanam paksa berlangsung adalah :
Cultur Procenten merupakan komisi yang diberikan kepada petugas tanam paksa apabila menyerahkan hasil tanam paksa melebihi ketentuan, petugas tanam paksa ini berasal dari penguasa lokal setempat, Oleh karena itu mereka terdorong untuk selalu meningkatkan hasil tanam paksa tanpa melihat penderitaan dan kesengsaraan yang terjadi pada rakyat Hindia Timur.

4. Latar belakang dibentuknya kongsi dagang VOC adalah
VOC dibentuk pada Maret 1602 karena adanya persaingan dagang antara sesama kongsi dagang Belanda. Tujuan dibentuk VOC untuk mengatasi persaingan antara para pedagang Belanda.

5. Tujuan Belanda menjalankan pelayaran Hongi adalah :
Pelayaran dengan perahu Kora-kora (perahu perang) untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan VOC di Maluku.


4. Fase ke II Pemerintahan Belanda di Hindia Timur
 Belanda menguasai kembali Indonesia setelah berhasil mengalahkan Inggris dengan adanya Konvensi London tahun 1814. Pemerintahan kolonial Belanda dipegang oleh:
a. Komisaris Jendral (1816-1819) yang terdiri Elout, Buyskes, dan Van der Capellen.
b. Van der Capellen (1819-1826)
Dalam masa pemerintahannya dia berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal tersebut bertujuan untuk membayar hutang Belanda yang cukup besar selama perang.
Kebijakannya : menyewakan tanah kepada pengusaha-pengusaha Eropa.
c. Du Bus De Gisignnes (1826-1830)
d. Van den Bosh (1830-1870)
 Mengambil kebijakan Tanam Paksa (Cultuur Stelsel). Sistem dimana setiap petani di Jawa wajib menanam tanaman perdagangan ekspor yang laku dipasaran Eropa/dunia. Oleh karena itu, rakyat dikenakan pajak in natura.

Ketentuan pokok sistem tanam paksa:
1. Persetujuan menyerahkan sebagian tanah yaitu seperlima dari tanah pertanian milik penduduk.
2. Waktu untuk bekerja tanam paksa tidak melebihi waktu untuk pekerjaan menanam padi.
3. Bebas pajak tanah
4. Kelebihan atau keuntungan diarahkan atau diberikan kepada rakyat
5. Jika terjadi kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah.
6. Kerja paksa dilakukan dibawah pengawasan kepala desa
7. Bagi rakyat yang tidak punya tanah, wajib bekerja 66 hari.

Pada pelaksanaannya ternyata tidak seindah ketentuan tersebut, pada pelaksanaannya selalu sangat membebankan rakyat. Tetapi rakyat Jawa terlalu patuh terhadap kebijakan tersebut sehingga tidak ada perlawanan dari rakyat.

Pembagian Jenis Tanaman yang ditanam saat Tanam Paksa :
 Jenis tanam paksa : Gula, Nila (indigo), teh, tembakau, kayu manis, kapas, kopi.
Tanaman Musiman: Gula, Nila, Tembakau.
Tanaman Tahuanan : Lada, Kopi, Karet, Teh, Kelapa Sawit.
Rakyat Indonesia wajib menanam tanaman-tanaman tersebut dimana selanjutnya hasilnya diserahkan pada Belanda. Pemerintah Belanda mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari sistem tanam paksa tersebut sehingga hutang-hutang Belanda dapat dilunasi bahkan semua masalah keungan Belanda dapat diatasi.



Tanam Paksa dihapuskan karena :
a. Beban rakyat yang semakin besar sebab rakyat selain dibebankan kewajiban menanam tanaman ekspor, rakyat masih harus bekerja rodi untuk pemerintah membangun sarana-prasarana umum, selain itu rakyat juga dibebankan kewajiban membayar pajak.
b. Timbulnya bahaya kelaparan, disebabakan karena daya tahan rakyat dalam menghadapi bencana terlalu kecil sehingga ketika musim kemarau tiba mereka tidak mampu mengatasinya. Bencana kelaparan tersebut menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk di Pulau Jawa. Sebagai contoh;
 Di demak penduduknya berkurang dari 336.000 jiwa menjadi 120.000 jiwa.
 Di Grobogan, penduduknya berkurang dari 89.500 jiwa menjadi 9.000 jiwa.
c. Bencana tersebut sebagai titik balik atau merupakan batas kemampuan eksploitasi para petani di Jawa dengan diterapkannya sistem tanam paksa.
d. Keadaan sebenarnya di Jawa tersebut diketahui oleh orang-orang Belanda di negara Belanda sehingga mereka melakukan penentangan seperti Vitalis, Baron van Hoevell, Multatuli (Douwes Dekker), Frans van de Pute.
e. Usaha penghapusan tanam paksa sudah dilakukan sejak tahun 1860 dengan penghapusan tanaman lada sampai 1870 secara resmi tanam paksa dihapuskan di Indonesia namun tanam paksa kopi baru dapat dihapuskan setelah 1917 dan tanam paksa benar-benar terhapus di Indonesia pada 1920.

3. Inggris
Raffles berkuasa dari tahun 1811-1814 setelah pada tahun 1811, Inggris menyerang wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda di Jawa. Hal ini berhasil membuat Belanda menyerah tanpa syarat dan memberikan wilayah kekuasaan kepada pemerintah Inggris.
Kekuasaan Inggris di Indonesia diwakili oleh Maskapai Hindia Timur (The East India Company) disingkat EIC yang berpusat di Calcutta, India. EIC mendapat hak Oktrooi dari Ratu Elizabeth I. Saat Gubernur Jenderal Lord Minto menjadi pemimpin EIC, dia mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda.
Selama Raffles berkuasa ia menerapkan berbagai kebijakan diantaranya:
1. Membagi wilayah Pulau Jawa menjadi 16 daerah Karisedenan. Tujuannya untuk mempermudah pengaturan dan pengawasan terhadap Pulau Jawa.
2. Membentuk sistem pemerintahan dan pengadilan dengan merujuk kepada sistem di Inggris.
3. Mengeruk keuntungan sebesar-besarnya bagi kemakmuran Inggris dengan menerapkan sistem pemiliki atas tanah dan memberlakukan sewa tanah (Stelsel Tanah).

Karena tindakan-tindakan Raffles selama berkuasa kurang memperhatikan kekuasaan pemerintah lokal maka dia mendapat pertentangan dari para penguasa lokal di Indonesia.
 Selama di Indonesia berhasil menulis buku yang berjudul History of Java berisi sejarah budaya indonesia. Namanya diabadikan sebagai nama bunga bangkai di Bengkulu “Rafflesia Arnoldi”
 Kekuasaan Raffles berakhir pada 1814 setelah terjadi Konvensi London antara Inggris dan Belanda. Isinya “Inggris harus mengembalikan semua wilayah jajahan Belanda yang telah dikuasainya.
Inggris menyerahkan kekuasaan pada Belanda tahun 1816.

Kondisi Masyarakat Indonesia pada masa Kolonial :
1. Bidang Politik
Struktur Birokrasi; lihat slide hal 7-8.
Sistem Pemerintahan
Dalam masa pemerintahan Kolonial Belanda menjadikan Jawa sebagai pusat pemerintahan dan membaginya menjadi kesatuan wilayah yang disebut Perfectuure.
 Sistem Hukum
dalam masa pemerintahan Kolonial yang digunakan ad, hukum barat menggantikan hukum adat tradisional.
2. Bidang Ekonomi
Pemerintahan Belanda menetapkan kebijakan ekonomi pintu terbuka pada tahun 1870. Pada masa ini dimulailah era komersialisasi, moneterisasi, dan industrialisasi. Dan ini memberi kesempatan kepada pengusaha swasta Belanda untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
3. Bidang Sosial
Mobilitas Sosial
Stratifikasi Sosial
Demografi dan Mobilitas Penduduk
Kedudukan dan Peran Perempuan
4. Bidang Budaya
Pengaruh Westernisasi
Perkembangan pendidikan
5. Bidang Ideologi dan Agama

Pergerakan Nasional

Latar Belakang:
• Max Havelaar karangan Douwes Dekker atau Multatuli menentang praktek tanam paksa di daerah Lebak, Baron van Hoevel mengkritik penyelewengan tanam paksa.
• Theodore van Deventer, menuntut penghapusan tanam paksa. Dikenal sebagai politik etis atau politik balas budi. Dilaksanakan th 1901:[edukasi, irigasi, transmigrasi]
• Untuk anak Eropa dan Bumiputera kelas atas ada sekolah [HIS, MULO, AMS, Kweekschool, STOVIA, THS]
• Pendidikan dianggap menaikkan status sosial anak
• Pendidikan menimbulkan golongan cendekiawan/pelajar

Perlawanan Bangsa Indonesia
a. Sebelum tahun 1908 - bersifat lokal - tidak menggunakan organisasi modern - bergantung kepada seorang pemimpin
b. Sesudah tahun 1908 - bersifat nasional - menggunakan organisasi modern - tidak bergantung pada seorang pemimpin
Faktor pengaruh tumbuhnya pergerakan nasional di Indonesia :
Faktor dari dalam
1. Penderitaan akibat praktek-praktek kolonialisme yang menumbuhkan perasaan senasib dan sepenanggungan
2. Politik Etis menumbuhkan golongan cendekiawan dan menjadi pelopor pergerakan nasional
Faktor dari luar
1. Kemenangan Jepang melawan Rusia dalam perang tahun 1905
2. Adanya pergerakan nasional di negara lain seperti India, Fillipina, Cina, Turki



Klasifikasi pergerakan nasional berdasar sifat gerakan:
1. Kooperatif : Kerjasama dengan penjajah
2. Non-Kooperatif : tidak bekerjasama dengan penjajah

Klasifikasi berdasar misi:
Sifat misi - radikal [IP, PKI, PNI, Partindo, Gerindo] - moderat [PSII, PII, BU, Parindra] Prinsip perjuangan - Kooperatif [BU, PSII, Gerindo] - Non-kooperatif [PKI, PNI, Partindo] - Insidental [Parindra][ada pada saat dibutuhkan] Dasar gerakan politik - Kebangsaan [PNI, Partindo, Parindra, BU, IP, Gerindo] - Internasional [PKI] - Agama [PSII, PII]

ORGANISASI PERGERAKAN NASIONAL
Budi Utomo
Didirikan tanggal 20 mei 1908 [sekarang Hari Kebangkitan Nasional] Didirikan dr. Sutomo, dr. Ciptomangunkusumo, dan dr. Gunawan [pelajar STOVIA]
• Sarekat Islam
• Semula bernama SDI, yg didirikan di Surakarta 1909. Oleh KH. Samanhudi
• Bidang agama dan perdagangan
• 1911, SDI berubah jadi Sarekat Islam.
• Dipimpin HOS. Cokroaminoto
• Tokoh lain: H. Agus Salim, Abdul Muis. Indische Partij
• Didirikan RM. Suwardi Suryaningrat, dr Cipto Mangunkusumo, EFE. Douwes Dekker, 1912, Bandung.
• Suwardi Suryaningrat mengkritik perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dengan tulisan Als ik een Nederlander was [andai aku seorang Belanda]
• Kihajar Dewantara, dr. Cipto Mangunkusumo, Douwes Dekker, dibuang ke Belanda.
Perhimpunan Indonesia [tadinya bernama Indische vereeniging]
• Didirikan oleh pelajar Indonesia di negeri Belanda 1922.
• Tokoh: Moh. Hatta, Ahmad Subardjo, Natzir Pamontjak, Abdul Majid Joyodiningrat.
• PI menuntut Indonesia Merdeka 1926, anggota PI mengikuti Kongres Liga Anti Imperialisme di Brussel, Belgia. Pemimpin PI akhirnya ditangkap Belanda, tetapikembali dibebaskan, karen tidak terbukti bersalah
Indische Sociaal Democratische Vereeniging [ISDV]
• *Dikembangkan Sneevliet
• ISDV melakukan penetrasi ke tubuh organisasi pergerakan, antara lain SI, melalui Semaun dan Darsono.
• SI pecah jadi 2: * SI Merah condong ke paham sosialis * SI putih mempertahankan asas dan tujuan SI
• Semaun adalah pimpinan SI Merah, setelah kelusr dari SI Merah ia mendirikan PKI PKI berkaitan dengan komitern di Moscow, Uni Soviet.
• PKI mempengaruhi petani dan rakyat kecil
• 1926, pemberontakan PKI di Madiun. Oleh Alimin dan Tan Malaka, tapi gagal.
PNI
• Didirikan tahun 1927, Bandung.
• Oleh pelajar yang tergabung dalam Algemeene Studie Club dengan ketua Ir. Soekarno.
• PNI membahayakan Belanda. Maka tokoh-tokoh PNI ditangkap dan dimasukkan dalam penjara Sukamiskin, Bandung. Dalam penjara Ir. Soekarno menulis pidato "Indonesia Menggugat"
• Ir. Soekarno diganti oleh Mr. Sartono. Mr. sartono kemudian membubarkan PNI dan membentuk Partindo.
• Moh. Hatta yang tidak setuju pembentukan Partindo membentuk PNI Baru
• Ir. Soekarno bergabung dengan Partindo.
• Ir. Soekarno ditangkap dan dibuang ke Endi, Flores. Moh. Hatta dan Syahrir dibuang ke Bandaneira.

Organisasi yang bersifat kooperatif
PBI, GAPI, Parindra.
Perjuangan organisasi melalui Volksraad, 1918.
• Masa Gubernur Tjarda Van Starkeborgh.
• Tujuan: mendapat perwakilan rakyat Indonesia dalam pemerintahan
Organisasi pergerakan dalam bidang sosial, pendidikan, keagamaan dan kewanitaan
• Muhammadiyah, Taman Siswa, INS, NU, Sekolah Kautamaan Istri, Wanita Susilo, dll
• Organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan : Tri Koro Dharmo[yang pertama], Jong sumatranen Bond, Jong Celebes, Jong Minahasa, Jong Java, Jong Batak, Jong Pasundan,dll

SUMPAH PEMUDA
1. 1926, Kongres Pemuda I, Surabaya. Mendirikan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia[PPPI]
2. 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II
Sumpah Pemuda Kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yangsatu bangsa Indonesia Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia
• Pada Kongres Pemuda II, Lagu Indonesia Raya, WR. Supratman, untuk pertamakali dinyanyikan dengan instrumental
• Dibentangkan simbol merah putih waktu itu.
PERANAN PERS
Organisasi pergerakan punya surat kabar sendiri: BU-->Dharmo Kondo SI-->Utusan Hindia IP-->De Express PI-->Indonesia Merdeka